PERNYATAAN mantan presiden Joko Widodo yang kembali melontarkan hasrat dua periode pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menuai sorotan. Pernyataan itu dinilai sarat pesan politik terkait konsolidasi kekuasaan.
[–>
Pengamat politik yang juga pakar hukum tata negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, menilai pernyataan Jokowi sebagai sinyal politik yang disengaja dan perlu dibaca dalam konteks relasi kekuasaan nasional.
“Karena menurut saya pernyataan Pak Jokowi itu bukan sekadar candaan,” ujar Agus saat dihubungi Tempo, Senin, 2 Februari 2026.
[–>
Pilihan Editor: Undangan Prabowo: Membuka Ruang Kritik atau Sekadar Gimik
Agus menilai meskipun Jokowi tidak lagi berada dalam struktur kekuasaan formal, saat ini dia masih menjadi aktor penting dalam politik nasional. Jokowi dinilai masih memiliki daya pengaruh.
[–>
“Apapun yang terjadi Pak Jokowi itu mantan presiden, dia politikus. Dia berada dalam wilayah jejaring sosial dan budaya yang tidak bisa kita lepaskan sebagai aktor penting dalam politik di Indonesia,” katanya.
Menurut Agus, pernyataan Jokowi mencerminkan upaya menjaga stabilitas kekuasaan melalui pola dua periode yang sudah mengakar sejak pemilihan presiden langsung 2004. Pola tersebut dianggap sebagai kebiasaan elektoral yang ingin dipertahankan.
“Sejak 2004 itu kan selalu periodenya dua kali, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dua kali, Jokowi dua kali. Nah, dia berharap Prabowo itu dua kali,” ujarnya.
Lebih jauh, Agus membaca pernyataan Jokowi sebagai pesan kepada lawan-lawan politik agar tidak mengganggu konsolidasi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai stabilitas kekuasaan hingga 2029 sedang dikunci sejak dini.
“Jokowi ingin menyampaikan pesan kepada lawan politiknya supaya berhati-hati, bahwa kekuasaan politik ini sedang berkonsolidasi dengan baik,” kata Agus.
Agus bahkan menilai kontestasi Pilpres 2029 telah dimulai lebih awal. Menurut dia, sinyal tersebut ditujukan untuk menunjukkan bahwa arah kekuasaan sudah disiapkan jauh sebelum pemilu berlangsung.
“Kontestasi atau pertandingan 2029 itu sudah ditabuh Jokowi sejak dini,” ujarnya.
Dalam analisisnya, Agus menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran tidak bisa dilepaskan dari warisan kekuasaan Jokowi. Ia menilai struktur kabinet, birokrasi, dan jejaring politik saat ini sebagian besar merupakan kelanjutan dari era sebelumnya.
“Mau tidak mau orang harus melihat bahwa kekuasaan Prabowo-Gibran itu separuhnya adalah rezim Jokowi,” katanya.
Agus juga menyoroti konsolidasi dua poros kekuasaan besar yang berjalan bersamaan. Di satu sisi terdapat kekuatan Jokowi, di sisi lain Prabowo dengan jejaring politik yang beririsan dengan kekuasaan Orde Baru.
“Ada dua dominasi kekuasaan politik Indonesia, satu rezim Jokowi dan dua rezim Prabowo yang berkorelasi dengan Orde Baru,” ujarnya.
Terkait posisi Gibran, Agus menilai wacana dua periode juga berfungsi menjaga keberlanjutan peran putra Jokowi itu sebagai wakil presiden. Ia melihat hal ini juga sebagai upaya Jokowi mencegah pergantian calon wakil presiden di periode kedua.
“Ini juga bagian dari skenario yang dimainkan Jokowi jauh hari supaya kebiasaan mengganti cawapres di ujung periode kedua itu tidak terjadi,” kata Agus.
Agus menilai Jokowi berpotensi merasa terancam jika Prabowo mulai membuka opsi calon wakil presiden lain. Menurut dia, pernyataan Jokowi itu juga merupakan sebuah pesan untuk Prabowo karena Prabowo belakangan ini terindikasi mulai melirik calon wakil presiden selain Gibran.
“Ini juga pesan kepada Prabowo karena Prabowo belakangan ini kan sudah mulai melirik-lirik siapa calon wapresnya. Sudah mulai kelihatan arahnya ke mana, salah satunya AHY (Agus Harimurti Yudhoyono),” tuturnya.
Agus juga menilai risiko terbesar bagi Jokowi adalah jika Prabowo mulai membangun poros kekuatan sendiri tanpa melibatkan Gibran. Menurut dia, jika hal itu terjadi, maka pintu kekuasaan politik bagi Jokowi akan menyempit secara signifikan.
“Kan bahaya kalau tiba-tiba 2027 atau 2028 Prabowo dengan kelompoknya berkonsolidasi mencari calon wakil presiden baru. Ini bisa kebakaran jenggot dinasti Jokowi,” ujar Agus.
Agus mengatakan Gibran yang saat ini ada dalam kekuasaan menjadi pintu masuk bagi Jokowi. Sementara jika akan mengandalkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menurut dia, masih terlalu dini untuk dijadikan kendaraan politik.
“Yang sudah ada di kekuasaan itu Gibran dan mungkin dengan segala pernak-perniknya, masih bisa ditumpangi oleh kepentingan Jokowi,” katanya.
Dalam peta kekuasaan saat ini, Agus menilai Gibran tidak berdiri sebagai aktor politik independen. Ia menyebut posisi Gibran masih sangat melekat dengan Jokowi, baik secara simbolik maupun operasional.
“Gibran merupakan representasi Jokowi ya. Jokowi adalah Gibran, Gibran adalah Jokowi. Dan sebenarnya wakil presiden yang sekarang itu sebenarnya Jokowi. Mohon maaf karena Gibran itu tidak punya cukup pengalaman untuk politik,” tuturnya.
Agus menambahkan analisisnya bahwa kendali utama dalam permainan politik nasional saat ini sebenarnya berada di tangan dua figur besar. Prabowo berperan sebagai pemegang otoritas formal, sementara Jokowi tetap menjadi pengendali jejaring dan arah politik di belakang layar.
“Pemain caturnya ini sebenarnya adalah Jokowi dan Prabowo,” ujar Agus.
Pernyataan tentang Prabowo-Gibran dua periode kembali ditegaskan Jokowi saat ditemui wartawan di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jumat, 30 Januari 2026. Saat itu Jokowi dimintai tanggapan soal pernyataan Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang menyebut Gibran berpotensi menjadi kompetitor kuat di kontestasi Pemilihan Presiden 2029. Pernyataan Ahmad Ali itu disampaikan dalam Podcast Gaspol yang tayang Kamis, 22 Januari 2026.
Menanggapi itu, Jokowi memberikan komentar singkat. “Kan sudah saya sampaikan, Prabowo-Gibran dua periode. Udah, itu saja,” ucap Jokowi.