MANTAN Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Muhammad Said Didu, mengungkap isi pertemuan beberapa tokoh dengan Presiden Prabowo Subianto di rumah Kertanegara pada Jumat malam, 30 Januari 2025.
[–>
Adapun tokoh yang hadir dalam pertemuan itu antara lain, eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad; peneliti utama politik BRIN, Siti Zuhro; mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Said Didu; dan mantan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji.
Dari pemerintah ada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
[–>
Dalam akun X miliknya @msaid_didu, Said Didu mengatakan pertemuan itu berlangsung dari pukul 17.00 sampai 20.45 WIB. Dalam pertemuan, kata Said, Prabowo mempresentasikan sendiri kebijakan strategis untuk mempercepat perbaikan bangsa didampingi 10 stafnya.
Menurut Said, diskusi itu sangat dinamis dan Prabowo mendengarkan dengan baik atas banyak isu strategi dan sensitif demi perbaikan bangsa ke depan. “Kami ‘menyepakati’ bahwa agenda dan program pengembalian kedaulatan negara dan rakyat harus jadi prioritas, serta pemberantasan korupsi, pengembalian sumber daya alam, dan lain-lain,” kata Said Didu di akun X miliknya, 1 Februari 2026.
[–>
Said mengatakan, mereka juga membahas isu sensitif seperti bergabungnya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian dan reformasi Polri.
Setelah pertemuan tersebut, Said mengatakan akan beroposisi kepada pihak-pihak yang menghalangi agenda pengembalian kedaulatan politik, ekonomi, hukum, sumber daya alam, dan kedaulatan wilayah yang telah direbut oleh oligarki bersama antek-anteknya.
Sementara itu eks Ketua KPK Abraham Samad bercerita. Pertemuan berlangsung selama 4 jam 30 menit dari pukul 16.30 WIB hingga 21.00 WIB. Pertemuan diawali dengan paparan Prabowo mengenai berbagai program yang dilakukan pemerintah hingga upaya menyelamatkan kekayaan sumber daya alam.
“Lebih-kurang 40 menit Prabowo melakukan pemaparan,” katanya saat dihubungi pada Ahad, 1 Februari 2026.
Perihal penyelamatan sumber daya alam, kata Abraham, Prabowo serius menghadapi oligarki. Prabowo mengklaim tidak takut kepada mereka meski berpotensi menyerang balik ekonomi Indonesia. “Walau mereka pasti punya cara untuk menghadapi Prabowo. Misalnya, ingin menggoyang ekonomi Indonesia agar Indonesia jatuh dalam krisis,” katanya.
Abraham mengatakan Prabowo juga menyampaikan alasannya bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun Abraham tidak mengingat alasan spesifik Prabowo memutuskan bergabung dengan Dewan Perdamaian itu.
Selain itu, Prabowo menyinggung soal reformasi kepolisian dan hasil pertemuan dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss.
Setelah Prabowo berbicara, setiap tokoh mempresentasikan materi sesuai dengan bidangnya. Abraham mempresentasikan pemberantasan korupsi dan pendekatan hukumnya.
Abraham mengatakan indeks persepsi korupsi Indonesia masih buruk. Pada 2025, Transparency International merilis IPK untuk 2024 yang menempatkan Indonesia pada skor 37 dari skala 100.
Samad kemudian menawarkan peta jalan pemberantasan korupsi serta strategi supaya IPK lebih baik. Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Dalam UNCAC, ada empat poin penting yang berpengaruh terhadap IPK Indonesia.
Pertama adalah foreign bribery atau penyuapan terhadap pejabat asing. Kedua, illict enrichment atau peningkatan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan aparat penegak hukum.
“Ini yang harus diperbaiki. Sebab, ini berkaitan dengan pemulihan aset. Indonesia harus punya undang-undang perampasan aset karena ini akan menyangkut peningkatan harta kekayaan penyelenggaraan negara,” ujarnya.
Ketiga, trading influence atau perdagangan pengaruh. Terakhir, commercial bribery atau suap di sektor swasta. “Jadi empat hal yang saya sampaikan, bahwa empat hal ini menjadi isu internasional untuk agenda pemberantasan korupsi,” katanya.
Adapun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam pertemuan itu Presiden Prabowo membahas program-program yang telah berjalan memasuki tahun kedua pemerintahannya ini.
“Beliau menjelaskan, program-program yang beliau jalankan dalam satu tahun lebih beberapa bulan ini, semua memang berorientasi untuk kepentingan rakyat, orientasi untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Prasetyo di Wisma Danantara, Jakarta Selatan pada Sabtu, 31 Januari 2026.
Menurut Prasetyo, Prabowo juga menerima masukan dari para tamunya. “Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga. Bapak Presiden terbuka untuk berdialog,” tutur politikus Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo ini.
Meski begitu, Prasetyo tidak mau menyebut para tamu Prabowo sebagai tokoh oposisi. Sebutan itu sebelumnya muncul dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang pertama kali mengungkapkan pertemuan pada Jumat malam di rumah Prabowo. “Enggak ada yang oposisi,” ucap Prasetyo.
Pilihan Editor: Mengapa Teror terhadap Pengkritik Kebijakan Kian Marak