EKS Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan Undang-Undang (UU) KPK perlu dikembalikan seperti semula sebelum direvisi. Pengembalian UU KPK, kata Abraham, untuk memperbaiki dan membuat KPK bertaji lagi.
[–>
Pilihan Editor: Kedodoran Sugiono Mengurus Gerindra dan Politik Luar Negeri
Abraham menyampaikan hal itu di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh yang dianggap oposisi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta, Jumat, 30 Januari 2026.
[–>
“Saya bilang, kalau bisa UU KPK dikembalikan seperti dulu. Kalau mau melihat KPK bertaji lagi,” kata dia saat dihubungi, Ahad, 1 Februari 2026.
Kata Abraham, Prabowo mulanya meminta pandangannya mengenai kondisi KPK saat ini. Abraham mengatakan KPK dalam posisi lemah sejak 2019 setelah revisi UU KPK di era mantan Presiden Joko Widodo. Banyak kewenangan KPK yang diganti dan dihapus. “Sehingga, KPK tidak maksimal lagi,” ujar dia.
[–>
Abraham melihat KPK di bawah rumpun eksekutif tidak lagi independen. Masalah independensi ini menjadi sorotan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Berdasarkan aturan UNCAC, lembaga anti rasuah di dunia harus menjadi menjadi lembaga independen. Lembaga itu tidak boleh dalam kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. “Itu idealnya. Artinya kita sudah menyalahi kesepakatan UNCAC. Padahal UNCAC kita sudah ratifikasi,” kata dia.
Pelemahan juga terjadi dalam proses rekrutmen pimpinan KPK sejak dilakukan oleh panitia seleksi KPK hingga DPR. Hasil rekrutmen justru memilih pimpinan KPK bermasalah. Buktinya, mantan Ketua KPK Firli Bahuri terjerat masalah etik dan hukum. “Berarti ada masalah terhadap individu-individu pimpinan KPK,” kata dia.
Bagi dia, pimpinan KPK harus orang yang berintegritas. Dia juga tidak boleh terikat dengan institusi tertentu. “Dia harus orang yang independen,” ujar dia.
Abraham juga menyoroti langkah KPK mengeluarkan 57 pegawai melalui tes wawasan kebangsaan. Bagi Abraham, tes itu dilakukan untuk menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.
“Tes abal-abal yang sengaja dilakukan Firli untuk menyingkirkan 57 orang yang menurut saya berintegritas,” kata dia.
Selain membahas KPK, Abraham mengatakan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Indonesia masih buruk. Pada 2025, Transparency International merilis IPK untuk 2024, yang menempatkan Indonesia pada skor 37 dari skala 100.
Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Dalam UNCAC, ada empat poin penting yang berpengaruh terhadap IPK Indonesia.
Pertama yakni foreign bribery atau penyuapan terhadap pejabat asing. Kedua, illict enrichment atau peningkatan harta kekayaan penyelanggaran negara dan aparat penegak hukum. Ketiga adalah trading influence atau perdagangan pengaruh. Terakhir, commercial bribery atau suap di sektor swasta.
Bagi Abraham, empat poin ini perlu disoroti untuk perbaikan IPK Indonesia. Peningkatan IPK Indonesia juga dilakukan dengan mencegah penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia. Sebab, korupsi masih banyak terjadi di aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, dan pengadilan.
Dari segi penyelamatan sumber daya alam, Abraham menyarankan kepada Prabowo untuk membentuk Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Gerakan ini pernah dibuat oleh Abraham ketika menjadi Ketua KPK. Gerakan ini melibatkan TNI, Polri, Jaksa Agung, dan KPK. Tujuannya bersama melakukan pemberantasan korupsi.
“Kenapa harus melibatkan TNI dan Polri? Karena saat itu korupsi terjadi kadang-kadang melibatkan oknum jenderal Polri/ TNI,” kata dia.
Setelah pemaparan, Abraham mengatakan Prabowo menegaskan tidak marah dan anti terhadap kritik. Bagi Prabowo, kritik diperlukan untuk perbaikan kinerja pemerintah.
Prabowo, kata dia, berjanji akan kembali mengadakan diskusi lanjutan. Pertemuan akan dilakukan di Hambalang.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menyebut Presiden Prabowo Subianto menemui tokoh-tokoh yang dinilai sebagai oposisi pemerintah pada Jumat, 30 Januari 2026. Beberapa di antaranya Peneliti Utama Politik BRIN Siti Zuhro, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, dan mantan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji.
Dari sisi pemerintah, Abraham berkata pertemuan dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan nama sebagian tokoh yang bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat malam, 30 Januari 2026. Para tamu yang datang ke rumah Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu sebelumnya disebut sebagai tokoh oposisi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Berbeda dengan Sjafrie, Prasetyo tidak mau menyebut mereka sebagai tokoh oposisi. “Enggak ada yang oposisi. Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan,” kata Prasetyo di Wisma Danantara, Jakarta Selatan pada Sabtu, 31 Januari 2026.