PERNYATAAN mantan presiden Joko Widodo perihal polemik kereta cepat Whoosh mendapat atensi dari pembaca di pekan terakhir Oktober ini. Dia berbicara soal latar belakang dan tujuan utama pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu.
Pilihan Editor: Ketika Keluarga Rela Berbagi Liang Kubur secara Tumpang
Okumaya devam etmek için aşağı kaydırın
Sejumlah berita lain turut mendapat perhatian pembaca. Misalnya perihal temuan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang memaparkan soal masalah kesehatan gigi terhadap masyarakat Indonesia. Berikut Tempo merangkum tiga berita terpopuler Nasional pada 27 Oktober 2025.
[–>
1. Jokowi Bilang Proyek Whoosh Bukan untuk Mencari Laba
Mantan presiden Jokowi enggan menjawab ketika ditanya tanggapan ihwal utang proyek Whoosh tidak akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. “Itu kewenangan pemerintah. Saya enggak mau jawab,” kata Jokowi pada Senin, 27 Oktober 2025.
[–>
Adapun proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh disebut mewariskan beban utang hingga Rp118 triliun. Proyek ini merupakan salah satu program transportasi prestisius di masa pemerintahan Jokowi.
Dia kemudian menceritakan latar belakang dan tujuan utama pembangunan proyek tersebut. Dia berujar Whoosh dibangun untuk mengatasi persoalan kemacetan di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung.
Jokowi menilai masalah kemacetan di wilayah itu sudah kronis. “Kita harus tahu masalahnya dulu. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah, sejak 20–40 tahun lalu. Jabodetabek dan Bandung juga sama,” ucapnya.
Dia mengatakan kemacetan itu menyebabkan kerugian ekonomi. Di Jakarta, Jokowi menyebut kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mencapai Rp 65 triliun per tahun. Sedangkan di wilayah Jabodetabek dan Bandung bisa mencapai lebih dari Rp 100 triliun per tahun.
Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu merancang sistem transportasi massal terpadu di antaranya berupa KRL, MRT, LRT, kereta bandara, hingga kereta cepat. “Prinsip dasar transportasi massal adalah layanan publik. Bukan mencari laba, tapi keuntungan sosial, social return on investment,” ucap Jokowi.
Dia menjelaskan, keuntungan sosial itu meliputi penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, penurunan polusi, dan efisiensi waktu tempuh. Selain keuntungan sosial, Jokowi menilai proyek Whoosh memiliki multiplier effect ekonomi yang besar.
Kehadiran stasiun dan koridor baru, kata dia, menumbuhkan titik-titik ekonomi baru, meningkatkan kegiatan UMKM, wisata, hingga nilai properti. Sebagai pembanding, Jokowi menyebut bahwa transportasi massal di negara maju juga tidak mengandalkan keuntungan finansial.
Ia mencontohkan di Korea, China, Jepang, bahkan Eropa yang juga memberikan subsidi. Menurut Jokowi, subsidi pada transportasi umum justru merupakan bentuk investasi negara.
Ia menegaskan bahwa perhitungan kerugian dalam proyek Whoosh sudah diprediksi sejak awal. Jokowi optimistis dalam lima hingga enam tahun mendatang, seiring meningkatnya jumlah penumpang dan peralihan dari kendaraan pribadi, kinerja finansial proyek Whoosh akan membaik.
“Tahun pertama pasti belum ideal, tapi kalau setiap tahun jumlah penumpang naik, kerugiannya akan makin kecil, bahkan EBITDA-nya bisa positif,” ujar Jokowi.
2. Cerita Dirgayuza Jadi Asisten Khusus Prabowo karena Sidang Umum PBB
Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi Dirgayuza Setiawan menceritakan hubungan dirinya dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia baru dilantik oleh kepala negara pada 8 Oktober 2025.
Dirgayuza bercerita, ia memang dekat dengan Prabowo sejak kecil. Ayahnya, Boyke Setiawan, adalah teman karib Prabowo dan salah satu pendiri SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah. Boyke juga orang yang merawat kesehatan Prabowo.
“Hubungan saya dengan Pak Prabowo murni profesional,” ujar dia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Dirgayuza baru masuk ke lingkaran Istana pada Maret tahun ini, meski mengaku dekat dengan Prabowo sejak kecil karena orang tuanya. Saat berbuka puasa bersama di Istana, Prabowo tiba-tiba menunjukkan ruang kerja Dirgayuza. Begitu pula dengan Agung Gumilar, yang ditunjuk sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis.
Mereka diminta menjadi staf khusus Prabowo. Bahkan, Dirgayuza dan Agung langsung disuruh bekerja keesokan harinya.
Sejak itu, Dirgayuza berperan menyusun dan menyunting pidato Prabowo. Posisi Dirgayuza sebagai staf khusus tidak memiliki nomenklatur resmi. Status tak resmi ini menyulitkan Dirgayuza untuk menyusun pidato Kepala Negara.
Puncaknya terjadi saat pidato Prabowo di Sidang Umum Majelis PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat pada 23 September 2025. Saat itu, Dirgayuza kesulitan mengakses ruangan general assembly karena tidak memiliki kartu identitas khusus acara. “Akhirnya saya meminjam ID Card kuning delegasi Filipina untuk masuk ke ruangan itu,” kata Dirgayuza.
Berkaca pada kejadian tersebut, dua minggu kemudian Presiden Prabowo melantik Dirgayuza sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Jabatan asisten khusus presiden merupakan nomenklatur baru di pemerintahan. Menurut Dirgayuza, pengangkatannya sebagai Asisten Khusus Presiden semata untuk memudahkan protokol kala ia menyusun pidato Presiden.
3. Menkes: Mayoritas Masyarakat Indonesia Punya Masalah Gigi
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah bakal memperkuat layanan kesehatan gigi di seluruh puskesmas Tanah Air. Hal ini berangkat dari temuan program cek kesehatan gratis yang menunjukkan banyaknya masalah gigi pada masyarakat.
Budi mengatakan, data dari program cek kesehatan masyarakat menunjukkan masalah kesehatan terbanyak meliputi penyakit gigi, hipertensi, dan diabetes. Dari kelompok anak usia sekolah, sekitar 50 hingga 60 persen memiliki masalah pada gigi.
Dia menyebut salah satu persoalannya karena Indonesia kekurangan dokter gigi. Menurut Budi, saat ini masih ada kekurangan sekitar 4 ribu dokter gigi.
“Masalahnya, kita nggak punya dokter gigi dan alat-alat (kesehatan) gigi,” kata Budi saat ditemui di kantornya di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Senin, 27 Oktober 2025.
Untuk menutup kekurangan tenaga itu, Kementerian Kesehatan kini tengah mendorong perguruan tinggi membuka lebih banyak program studi kedokteran gigi. “Saya lagi bujukin supaya lebih banyak sekolah dokter gigi. Makanya Pak Prabowo mau nambah,” ucapnya.
Selain itu, Kementerian Kesehatan akan memasang kursi gigi di seluruh puskesmas dan menambah jenis layanan yang sebelumnya terbatas pada pembersihan karang gigi (scaling) dan tambal gigi.