MOBIL dua kabin berpenggerak empat roda yang ditumpangi Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky dan rombongan sudah tak lagi mampu menerobos medan terjal dan berlumpur menuju Kecamatan Simpang Jernih, salah satu wilayah di Kabupaten Aceh Timur yang masih terisolir usai dilanda bencana Sumatera, 25 November 2025.
Di tengah gelap malam, mobil yang juga mengangkut paket bantuan pangan hingga kebutuhan sehari-hari bagi korban terdampak bencana itu terpaksa berhenti di Dusun Serkil, Desa Batu Bedulang, Kecamatan Bandar Pusaka, sekitar 2-3 kilometer lagi ke titik perbatasan Kecamatan Simpang Jernih. “Kami terus terobos pakai sepeda motor trail,” kata Usman saat dihubungi, Kamis, 18 Desember 2025.
Okumaya devam etmek için aşağı kaydırın
Dia bercerita, umumnya waktu tempuh dari pendopo menuju Simpang Jernih sekitar 4-5 jam melalui jalur darat. Namun, jalan penghubung menuju daerah tersebut sempat terputus imbas longsoran tanah dan banjir bandang. Walhasil, Usman dan rombongan baru bisa memasuki wilayah Simpang Jenih pada lusa pagi.
“Paket bantuan kami bawa satu per satu menggunakan motor,” ujar dia. “Bantuan harus sampai ke warga apa pun cara dan risikonya. Ini amanah.”
[–>
Provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah paling terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera selain Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB per Rabu, 17 Desember 2025 mencatat, ada 1.059 jiwa yang meninggal dunia akiat bencana ini, dengan rincian 505 jiwa korban meninggal dunia berasal dari provinsi Aceh.
Banyaknya jumlah korban dan kerusakan infrastruktur mendorong pelbagai unsur menyatakan desakan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status darurat bencana nasional di Sumatera. Alasannya, agar pemulihan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan bantuan dari luar negeri bisa segera terdistribusikan. Masalahnya, Prabowo menolak penetapan status darurat bencana nasional hingga masuknya bantuan dari luar negeri.
[–>
Kendati begitu, Pemerintah Provinsi Aceh memiliki sikap yang berbeda dengan pemerintah pusat. Pemerintah Aceh mengirimkan warkat kepada dua lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) serta United Nations Childern’s Fund (Unicef) yang telah beroperasi di Indonesia. UNDP adalah lembaga yang berfokus kepada pembangunan negara, termasuk di dalamnya memberantas kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Sedangkan Unicef berfokus pada kesejahteraan anak.
Juru bicara pemerintah Aceh Muhammad MTA menjelaskan alasan instasinya mengirimkan warkat kepada UNDP dan Unicef. Dia mengatakan, kedua lembaga itu memiliki perhatian khusus terhadap penanganan bencana, terutama pengalaman penanganan bencana tsunami Aceh, 2004 silam.
“Kami berharap mereka tetap punya program, terutama pemulihan pascabencana untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia,” kata Muhammad, 16 Desember 2025.
Hingga kemarin, pelbagai bantuan dari luar negeri ke Aceh terus berdatangan, salah satunya dari perusahaan Multinasional Upland Resources. Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan, pemerintahannya terbuka terhadap bantuan luar negeri, baik dari pemerintah negara lain maupun unsur swasta.
“Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja,” kata Muzakir dalam keterangan tertulis pada Selasa, 16 Desember 2025.
Muzakir menerima bantuan dari perusahaan Upland Resources di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar pada Senin malam. Perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas ini berasal dari Britania Raya dan beroperasi di Malaysia serta Indonesia. Upland menyumbang setidaknya tiga truk sembako yang akan segera disalurkan ke daerah bencana. Nantinya, bantuan itu akan didistribusikan Muzakir ke daerah yang paling terdampak.
“Yang urgent, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen. Juga ke Takengon dan Beutong, serta Langsa,” ucap mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka ini.
Bantuan dari luar negeri juga didistribusikan langsung oleh istri Muzakir Manaf, Marlina Muzakir bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TP PKK, serta Penasihat Yayasan Nurjiwa-lembaga asal Malaysia pada Rabu, 16 Desember 2025. Marlina menyerahkan langsung bantuan ke Kampung Lubuk Sidup, Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tamiang. “Bantuan berupa sembako, mie instan, selimut, roti, susu, obat-obatan, dan lainnya,” kata Marlina dalam siaran pers pemerintah provinsi Aceh, Rabu 17 Desember 2025.
Kemarin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menanggapi langkah Pemerintah Aceh yang meminta bantuan kepada lembaga di bawah naungan PBB. Dalam penanganan bencana Sumatera, kata Saifullah, Kementerian Sosial berpedoman pada arahan Presiden.
Dia menuturkan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merupakan perwakilan pemerintah pusat yang berwenang menindaklanjuti tindakan Pemerintah Aceh. “Kalau ada usulan-usulan bisa nanti lewat Mendagri, ya. Kalau memang itu dari pemerintah daerah, nanti akan disampaikan ke Presiden,” kata Saifullah.
Dihubungi terpisah, Legislator asal Aceh, Nasir Djamil, meminta agar pemerintah pusat dapat memahami langkah yang dilakukan pemerintah Aceh terhadap pengiriman warkat kepada dua lembaga di bawah naungan PBB. Ia menjelaskan, persuratan kepada UNDP dan Unicef oleh pemerintah Aceh sebetulnya merupakan hal yang wajar, mengingat dua lembaga tersebut memang memiliki program di Indonesia, khususnya Aceh.
“Isi suratnya kan soal kemanusiaan. Solidaritas warga adalah hal yang tidak dapat dicegah,” kata politikus PKS ini melalui pesan WhatsApp, Kamis 18 Desember 2025.