UPAH minimum provinsi Jakarta dipastikan bakal naik pada 2026 mendatang. Formula dari pemerintah pusat akan dijadikan standar oleh pemerintah provinsi dalam menghitung rumus pengupahan terbaru. Kabar kenaikan UMP menjadi sorotan pembaca di pertengahan Desember 2025 ini. Keinginan Presiden Prabowo Subianto agar wilayah Papua ditanami sawit juga memantik reaksi pembaca.
[–>
Berikut tiga berita terpopuler yang tayang di kanal Nasional Tempo pada 17 Desember 2025.
Okumaya devam etmek için aşağı kaydırın
1. UMP Jakarta Pakai Formula Pemerintah Pusat
[–>
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan kenaikan UMP di provinsinya bakal dihitung menggunakan formula pengupahan dari pemerintah pusat. Adapun rumus yang ditetapkan pemerintah pusat untuk menghitung kenaikan UMP ialah nilai inflasi ditambah dengan angka pertumbuhan ekonomi dikalikan koefisien alfa.
Rentang koefisien alfa dari pusat untuk tahun depan berada di angka 0,5 hingga 0,9. Besaran alfa dari rentang itu akan dikerucutkan di level daerah. Hasil dari rumus ini nantinya akan menjadi persentase kenaikan UMP di masing-masing provinsi.
[–>
“Karena memang angkanya kan sudah ada range-nya, sehingga dengan demikian tinggal di range itulah dicari jalan keluar antara pengusaha dengan buruh,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 17 Desember 2025.
Pramono belum memastikan besaran alfa yang akan digunakan untuk menghitung UMP Jakarta tahun depan. Namun, dia memastikan akan ada kenaikan karena Jakarta mengalami inflasi dan pertumbuhan ekonomi positif. Kedua faktor tersebut akan meningkatkan UMP ketika dihitung dalam rumus pengupahan.
Pramono berjanji segera menetapkan UMP Jakarta tahun 2026. Sikap itu, kata dia, sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan batas akhir penetapan UMP pada 24 Desember 2025. “Bismillah, Jakarta selesai lebih dari itu, lebih cepat,” tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Karena itu, Pramono menginstruksikan jajarannya untuk segera menggelar rapat koordinasi guna mencari titik temu dalam formula penghitungan UMP. “Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh dan juga pengusaha dan saya sudah meminta untuk segera diadakan rapat. Kita tidak boleh terlambat, kita akan mendahului untuk penetapan UMP-nya,” ucapnya.
2. Wacana Dana Jaminan Hidup untuk Korban Banjir Sumatera
Menteri Sosial Saifullah Yusuf melempar wacana memberikan dana jaminan hidup untuk tiap individu yang menjadi korban banjir Sumatera. Dia mengusulkan agar korban bencana itu memperoleh bantuan jaminan hidup sebesar Rp 10 ribu per hari untuk tiga bulan.
“Ada jaminan untuk hidup sementara selama 3 bulan, di mana setiap keluarga, setiap individu mendapatkan dukungan Rp 10.000 per harinya,” kata Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, saat konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, pada Rabu, 17 Desember 2025.
Namun, menurut dia, nilai bantuan itu belum bersifat final dan masih bisa berubah. Sebab ia masih mengkoordinasikannya dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Saifullah mengaku sudah meminta Pratikno untuk meninjau ketepatan nominal bantuan tersebut berdasarkan kondisi sekarang. Dia menjelaskan, angka Rp 10 ribu per individu itu merupakan standar bantuan jaminan hidup pada 2020.
Ia melanjutkan, selain bantuan jaminan hidup, setiap keluarga korban bencana Sumatera juga akan mendapatkan bantuan untuk melengkapi isi rumah sebesar Rp 3 juta per kartu keluarga. Kemudian, bantuan pemberdayaan pemulihan ekonomi sebesar Rp 5 juta. Gus Ipul mengatakan bantuan jaminan hidup itu akan disalurkan setelah korban banjir Sumatera mendapat hunian sementara atau tetap.
3. Kritik Greenpeace soal Keinginan Prabowo Tanam Sawit di Papua
Greenpeace Indonesia menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menanam kelapa sawit, tebu, singkong di tanah Papua. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Asep Komarudin menilai ambisi pemerintah itu berpotensi membawa dampak ekologis ke Papua.
“Demi ambisi swasembada pangan dan energi, Prabowo menyiapkan bencana ekologis bagi Papua,” kata dia dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 17 Desember 2025.
Asep mengatakan ambisi Prabowo bisa membabat jutaan hutan alam dan mengabaikan keberadaan masyarakat adat sebagai pemegang kedaulatan tanah Papua.
Menurut Asep, Prabowo tidak belajar dari bencana ekologis Sumatera yang disebabkan deforestasi masif bisnis ekstraktif perkebunan sawit dan kehutanan, yang telah menyebabkan 1.030 orang meninggal. Bencana Sumatera juga menimbulkan kerugian ekonomi mencapai Rp 68,8 triliun dan kehilangan harta benda dan infrastruktur sosial ekonomi.
Asep menyebut pernyataan ‘Papua harus ditanami’ mencerminkan pendekatan top-down yang mengabaikan hak menentukan nasib sendiri atas ruang hidup. Papua kembali diposisikan sebagai objek kebijakan nasional dan mengabaikan hak masyarakat adat.
“Pernyataan tersebut mengandung logika kolonial: negara paling berkuasa menentukan dan mengubah kehidupan sosial rakyat dan lingkungan alam di Tanah Papua, seolah-olah Papua adalah ruang kosong yang menunggu diisi proyek negara,” kata dia.
Dalam pengarahan ke kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Prabowo menyebut daerah Papua harus ditanam kelapa sawit untuk BBM, dan tebu atau singkong untuk etanol. Ia mengatakan penanaman di Papua bertujuan untuk swasembada energi dan pangan.
Pilihan Editor: Kerinduan Pengungsi Nduga Merayakan Natal di Kampung Halaman