INFO NASIONAL – Tempo menggelar Malam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 di Flores Ballroom, Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 1 Desember 2025. Acara yang didukung Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri ini melibatkan kementerian dan lembaga lain di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Berkat kolaborasi ini, Menteri Dalam Negeri, Muhamad Tito Karnavian pun mengapresiasi para perumus maupun dewan pengarah penilaian yang terlibat pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025. “Saya lihat cukup objektif. Saya berterima kasih kepada tim dari Tempo kemudian juga tim juri dari akademisi dan profesional yang telah melaksanakan seleksi yang menurut saya cukup baik.”
Okumaya devam etmek için aşağı kaydırın
Tito mengatakan, tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya Kemendagri memberikan penghargaan dalam bentuk trofi dan juga sertifikat. “Saya senang, jujur, karena kategori yang dipertandingkan adalah kategori yang memang menjadi domain utama, pekerjaan utama kepala daerah,” kata dia. “Mulai dari kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, itu memang menjadi pekerjaan kita semua kepala daerah,” tambah dia.
[–>
Menurut Tito penghargaan itu tidaklah cukup hanya sekadar plakat ataupun trophy, oleh karena itu dia akan menganggarkan hingga Rp 1 Triliun untuk digunakan sebagai pemberian reward kepada daerah-daerah. Kategorinya akan disiapkan beragam, misalnya saja pemberian penghargaan kepada penanganan inflasi terbaik 2025. Akan dipilih misalnya dua provinsi, tiga kota, dan lima kabupaten yang masing-masing akan diberi Rp 5 miliar. “Sehingga Rp 50 Miliar tinggal kita siapkan.” Untuk teknis penghargaan mendatang, Tito pun membuka untuk saran dan ide dari para kepala daerah-kepala daerah.
Tito mengatakan, meskipun akan digelar penghargaan yang lebih inovatif tetapi dia melihat pergelaran Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 masih cukup bagus. “Cukup fairlah membaginya yaitu pada fiskal tinggi, sedang, rendah.”
[–>
GM Pusat Analisis Data Tempo, Khairul Anam, mengatakan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 ini dibagi dalam dua kategori besar. Kategori Pertama adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah, ini adalah pencapaian kinerja atas berbagai bidang pemerintahan daerah yang dinilai dari berbagai indeks kinerja yang ada di dalam kementerian dalam negeri maupun kementerian atau lembaga yang lain.
Kategori besar kedua adalah kinerja akselerasi pelaksanaan program strategis nasional yang merupakan kinerja atas inisiatif dan inovasi pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional terutama untuk program-program yang menyentuh kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Sementara itu, terdapat lima indeks yang merupakan metodologi penilaian kinerja tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah. Pertama adalah indeks inovasi daerah, indeks pengelolaan keuangan daerah, lalu indeks pencapaian standar pelayanan minimal, kemudian realisasi pendapatan daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. “Lima indeks ini mendapat bobot 70 persen,” kata Anam.
Kemudian kelompok indeks yang kedua adalah data indeks pemerintah atau lembaga, yaitu indeks monitoring center for prevention yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua adalah indeks supervisi penilaian integritas, ketiga indeks daya saing daerah, keempat indeks pelayanan publik, dan kelima indeks keterbukaan informasi publik yang berasal dari Komisi informasi Pusat. “Adapun bobot dari data Indeks ini sebesar 30 persen,” ucap dia.
Kedua data indeks besar ini, kata Anam, kemudian digabungkan sehingga menghasilkan indeks komposit pemeringkatan. “Setelah kita menemukan angkanya maka setelah itu akan dikurasi lalu kemudian akan mendapat Insight dari dewan juri. Baru setelah itu ditentukan pemenangnya.”
Sementara itu metodologi penilaian untuk kinerja akselerasi pelaksanaan program strategis nasional di daerah dengan kategori kinerja akselerasi yang pertama adalah penanggulangan kemiskinan, yang kedua pengendalian inflasi, ketiga perbaikan akses layanan pendidikan, keempat penyerapan tenaga kerja, kelima peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, keenam pertumbuhan ekonomi yang dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan ekonomi berdasarkan pendorong dari sektor pertambangan dan olahannya, dan yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi berdasarkan non pertambangan. “Berikutnya adalah penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
Data-data tersebut kemudian diperhitungkan dalam indeks pemeringkatan dan kemudian dikurasi. Hasil kurasi dibahas bersama oleh dewan pengarah penilaian yang kemudian ditentukan pemenangnya.
Anam mengatakan, untuk kategori tata kelola hanya ada satu pemenang di tiap tingkat kabupaten, provinsi ada satu pemenang, di Kabupaten satu pemenang, dan di kota ada satu pemenang. Namun untuk penanggulangan kemiskinan ada masing-masing tiga pemenang di provinsi di kabupaten dan kota sesuai dengan kelompok fiskal. Begitu pula di akses layanan pendidikan kemudian penyerapan tenaga kerja kemudian akses kualitas layanan kesehatan masing-masing tiga pemenang di tingkat daerah.
Untuk pertumbuhan ekonomi hanya ada satu pemenang, di provinsi satu pemenang, di Kabupaten satu pemenang, dan di kota satu pemenang, yaitu pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor tambang dan berdasarkan sektor non tambang. Sementara penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat, masing-masing nanti terdapat satu pemenang, di tingkat provinsi sesuai dengan kelompok fiskal, di kabupaten juga akan ada tiga pemenang, dan di kota ada tiga pemenang.
Menurut Anam, untuk kinerja akselerasi pelaksanaan program strategis nasional di daerah, data-data itu diambil dari kementerian/lembaga. “Kami mengambil dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kesehatan. Untuk untuk kategori penanggulangan kemiskinan data diambil dari BPS, data yang digunakan adalah perubahan persentase Penduduk miskin tahun 2024-2025 dengan bobot 60 persen.”
Anam mengatakan, meskipun kategori yang dipakai hanya sembilan tetapi pemenangnya tidak sembilan, melainkan pemenangnya hingga 57. “Karena untuk penilaian ini kami mengadu atau mempertemukan antara daerah yang fiskalnya tinggi dengan daerah fiskal tinggi, daerah yang fiskal rendah dan fiskal rendah dan daerah yang fiskal sedang dengan fiskal sedang, hingga lombanya atau adunya Apple to Apple.”
Dukungan dari Kementerian/Lembaga lain
Dalam Apresiasi Kinerja Pemerintahan 2025, turut hadir Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Dia pun mengapresiasi penyelenggaraan ajang yang digelar Tempo Media Group ini. Mu’ti menilai penghargaan seperti ini dapat pemacu semangat bagi para pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan mempercepat kemajuan wilayah masing-masing.
“Saya kira ini sebuah penyelenggaraan yang memiliki banyak nilai positif dalam rangka mendorong dan juga meningkatkan kinerja para pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten-kota,” ujarnya.
Dari sisi pendidikan, Abdul Mu’ti menilai keberadaan kategori peningkatan layanan pendidikan menjadi upaya yang bagus untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah mendukung kebijakan pusat, sekaligus langkah positif yang selaras dengan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Tadi ada kategori yang berkaitan dengan pendidikan dan juga program-program lain yang berkaitan dengan dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat, termasuk pemenuhan kewajiban belajar. Itu sangat positif untuk mendukung program kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” kata dia.
Untuk pelaksanaan pemberian penghargaan pada tahun depan, Mu’ti mengusulkan untuk lebih banyak lagi kategori yang berhubungan dengan sektor pendidikan, misalnya terkait alokasi anggaran pemerintah daerah untuk pendidikan, sehingga dapat memperkuat dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan pendanaan pendidikan.
Kategori selanjutnya yang ia usulkan adalah kategori yang mampu mendorong program pendidikan yang berkaitan penguatan karakter siswa. “Itu juga penting untuk nanti bisa dimasukkan dalam kategori tahun depan,” ujarnya. Dia juga mengusulkan kategori yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan seperti sarana dan prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan lain sebagainya.
Abdul Mu’ti berharap, ajang ini dapat memberikan dampak yang positif untuk pemenuhan hak dasar pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia juga berharap pemerintah daerah bisa mengemban tanggung jawabnya untuk terus berupaya meningkatkan mutu dan akses pendidikan, sarana dan prasarana juga peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Sementara Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli yang turut hadir dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi penyelenggaraan ajang ini. Menurut dia, ajang ini bisa memberikan motivasi kepada para gubernur, wali kota ataupun bupati untuk bisa meningkatkan kinerja dalam memajukan daerah.
“Menurut saya acara ini bagus ya. Artinya ini kan memberikan motivasi kepada provinsi, kota, kabupaten karena ada semacam penghargaan atas kinerja yang sudah dilakukan selama setahun terakhir,” ujarnya.
Setelah berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Yassierli mengatakan, kedepan, para pemerintahan daerah tak hanya diberikan penghargaan, tetapi juga berkesempatan mendapatkan insentif untuk pembangunan daerah. “Tadi saya berbicara dengan Pak Menteri, ke depan hadiahnya itu bisa jadi nanti insentif-insentif untuk pembangunan di kota, kabupaten, dan provinsi,” katanya.
Dari sisi ketenagakerjaan, Yassierli menilai bahwa berbagai langkah yang ditempuh pemerintah daerah telah sejalan dengan visi besar Kementerian Ketenagakerjaan, terutama karena berhasil mendorong peningkatan angka penyerapan tenaga kerja. Dia berharap, pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa terus sejalan dan terus menguatkan kolaborasi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. “Ya, tentu penyerapan tenaga kerja harus kerja sama bersama pemerintah daerah. Gak bisa kita doang. Harapannya bisa lebih kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah lebih baik lagi ke depan.”
Dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025, selain para pemenang turut hadir di antaranya Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono; Sekjen Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Askolani; Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Pudji Ismartini; serta Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Lana Saria. (*)