SEJUMLAH peristiwa dan kebijakan di kancah politik nasional mendapat sorotan dalam pekan terakhir bulan November. Berita terpopuler yang ramai dibaca yaitu sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, pemecatan Yahya Cholil Staquf dari jabatan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, hingga polemik keberadaan bandara di Kompleks PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.
Berikut tiga pemberitaan terpopuler pada Rabu, 26 November 2025 di Nasional yang dirangkum Tempo:
Okumaya devam etmek için aşağı kaydırın
BEM UGM Keluar dari Keluarga Mahasiswa
[–>
BEM UGM Yogyakarta menyatakan keluar dari Keluarga Mahasiswa sebagai payung yang menaungi organisasi kemahasiswaan di kampus tersebut dengan alasan ingin memperbaiki sistem. Keluarga Mahasiswa UGM menaungi BEM UGM dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM). Meniru sistem negara, BEM menjalankan fungsi eksekutif dan MPM menjalankan fungsi pengawasan atau legislatif.
Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, mengatakan keputusan untuk keluar dari Keluarga Mahasiswa UGM itu muncul dari keinginan untuk memperbaiki sistem organisasi yang mereka nilai mengalami kemunduran. Tiyo mencontohkan kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam berbagai gerakan mengawal isu-isu publik yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah maupun kebijakan kampus.
[–>
Menurut dia, sebagian orang selama ini menganggap BEM mewakili 42 ribu mahasiswa di UGM. Padahal, itu justru mengerdilkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan. “Seolah-olah ketua BEM itu segalanya. Padahal, setiap orang seharusnya punya kebebasan untuk bersuara,” kata Tiyo, Selasa, 25 November 2025.
Menurut Tiyo, kampus sebagai lembaga akademik seharusnya memberikan kesempatan setiap orang untuk terlibat secara independen, tanpa melalui representasi BEM. Dia mencontohkan ketika muncul kebijakan pemerintah yang merugikan publik misalnya program makan bergizi gratis, seharusnya setiap mahasiswa berhak menyampaikan protes tanpa melalui BEM. Contoh lainnya ketika Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggugat Tempo sebesar Rp 200 miliar yang menyerang kebebasan pers, seharusnya memunculkan solidaritas dari siapapun tanpa harus melalui BEM.
Selain menyatakan sistem perwakilan yang tak relevan dengan situasi gerakan mahasiswa saat ini, BEM UGM juga menyoroti berbagai persoalan yang mendera internal BEM di sejumlah kampus. Tiyo mengamati secara umum terjadi ketidakpercayaan terhadap BEM di Indonesia. Penyebabnya adalah sebagian mahasiswa menganggap BEM kerap terkooptasi pemerintah dan pejabat rektorat sehingga tidak berperan secara independen dalam merespons berbagai isu. “Peran aktivisme BEM tidak efisien sehingga harus ada perubahan,” kata Tiyo.
Selengkapnya baca di sini
Syuriyah PBNU Pecat Gus Yahya sebagai Ketua Umum
Syuriah PBNU memecat Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU pada Rabu, 26 November 2025. Pemecatan itu dituangkan dalam Surat Edaran Nomor: 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang diteken Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir pada Selasa, 25 November 2025.
“Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, maka Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB,” tulis poin ketiga surat edaran tersebut.
Ahmad Tajul membenarkan telah menandatangani surat itu. Namun, dirinya membantah surat itu merupakan surat pemberhentian. Dia berkata surat itu sekedar surat edaran. “Saya tanda tangan Surat Edaran PBNU soal sebagaimana yang tertulis di surat tersebut. Bukan Surat Pemberhentian. Beda bentuknya,” ujar dia saat dimintai dikonfirmasi pada Rabu, 26 November 2025.
Dia mengatakan proporsi tanggapannya sebagai pribadi bukan mewakili lembaga. “Faktornya saya pribadi. Saya pribadi bertanggung jawab penuh atas apa yang saya katakan. Bukan organisasi. Saya bukan juru bicara PBNU soalnya,” ujar dia.
Berdasarkan penjelasan surat itu, pemberhentian Yahya menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 di Jakarta.
Poin satu surat itu menjelaskan Afifuddin Muhajir telah menyerahkan secara langsung dokumen risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU kepada Yahya Cholil Staquf di di Kamar 209 Hotel Mercure Ancol, Jakarta, 21 November 2025. Namun Yahya menyerahkan kembali Risalah Rapat tersebut kepada Afifuddin Muhajir.
Sementara itu, Yahya mengajak seluruh unsur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyelesaikan konflik internal lembaganya melalui forum muktamar. Ia menilai forum muktamar merupakan ruang konstitusional tertinggi untuk memastikan penyelesaian perbedaan sikap di antara pengurus dan dapat dipertanggungjawabkan oleh organisasi.
“Kalau masih belum selesai, mari kita selesaikan di muktamar. Apapun, setiap muktamar ada mekanisme pertanggungjawaban. Sehingga tidak menimbulkan (konflik) seperti ini,” kata Gus Yahya, sapaan Yahya Cholil Staquf, saat menggelar konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 26 November 2025.
Ia mengatakan sangat penting untuk menjaga keutuhan organisasi di tengah eskalasi ketegangan internal. Dia pun tidak berharap terjadi perpecahan internal akibat tarik-menarik legitimasi dan kepemimpinan. “Tidak ada yang ingin NU ini pecah. Tidak ada yang ingin NU ini cacat keabsahannya,” kata dia.
Selengkapnya baca di sini
Profil Bandara IMIP yang Disorot Menhan dan Anggota DPR
Bandara di kompleks PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah mendapat sorotan. Sejumlah politikus mengklaim bandara yang berlokasi di pusat industri nikel itu beroperasi tanpa keterlibatan otoritas pemerintah. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Oleh Soleh, menyoroti kekosongan peran negara dalam pengawasan di area bandara IMIP. Dia mengklaim tidak ada satu pun aparat pemerintah—baik otoritas penerbangan, Bea Cukai, maupun Imigrasi—yang dapat masuk ke area tersebut.
Sementara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menilai bandara yang tidak diawasi oleh Bea Cukai maupun Imigrasi sebagai suatu hal yang anomali. Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional itu menilai kedaulatan ekonomi Indonesia dapat terancam dengan keberadaan bandara tersebut.
Lantas apa itu Bandara IMIP di Morowali yang disorot Oleh Soleh dan Sjafrie Sjamsoeddin?
Menurut laman Kementerian Perhubungan yang diakses pada Rabu, 26 November 2025, Bandara IMIP adalah fasilitas yang dikelola swasta. Namun, bandara ini tetap beroperasi di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) Kementerian Perhubungan.
Bandara IMIP adalah salah satu dari dua bandara yang ada di Morowali. Selain IMIP, bandara lain yang beroperasi adalah Bandara Morowali yang diresmikan Joko Widodo saat masih menjabat presiden pada 2019.
Bandara IMIP dikenal dengan kode bandara WAMP dari International Civil Aviation Organization (ICAO) dan kode MWS dari International Air Transport Association (IATA). Sementara Bandara Morowali memiliki kode bandara WAFO dari ICAO dan kode MOH dari IATA.