INFO NASIONAL – Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 dapat menjadi ruang pembelajaran bagi kita semua. Melalui kegiatan ini, informasi yang diberikan tidak hanya berharga bagi pemerintahan daerah, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Misalnya saja melalui kegiatan ini, kita dapat mengetahui bagaimana pentingnya kehadiran pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. “Terdapat variasi di dalam penyelenggaraannya. Ada yang kita kategorikan sebagai sudah maksimal, moderat, dan minimal,” kata Staf Khusus Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, Muchlis Hamdi.
Okumaya devam etmek için aşağı kaydırın
“Artinya, di satu sisi, kondisi apa sih yang perlu kita wujudkan untuk mendorong kemajuan itu lebih mudah dicapai di masa depannya,” tambah Muchlis yang juga merupakan salah satu Dewan Pengarah Penilaian dalam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 ini.
[–>
Dia menuturkan, dalam penentuan pemenang apresiasi, terdapat proses penilaian kinerja pemerintahan daerah melalui tim perumus dan juga Dewan Pengarah Penilaian. Salah satu proses penilaian dilaksanakan melalui diskusi panel “Metodologi dan Kesiapan Data dalam Pelaksanaan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025” di Gedung Tempo Jakarta, Rabu, 19 November 2025.
Penilaian ini yang akan menjadi salah satu informasi ke depan bagi pemerintahan daerah dan juga masyarakat Indonesia. Tidak untuk hari ini, tetapi kata dia, untuk masa depan.
[–>
Staf Khusus Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Muchlis Hamdi berbicara dalam diskusi panel “Metodologi dan Kesiapan Data dalam Pelaksanaan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025” di Gedung Tempo, Jakarta, pada Rabu, 19 November 2025. TEMPO/Rega
“Penilaian itu adalah sebuah pembelajaran. Menilai tidak hanya menunjukkan kegagalan dan kesuksesan, tetapi justru apa yang ada di balik kegagalan dan kesuksesan itu. Jika kita menginginkan lebih baik, maka itu adalah pembelajaran untuk berikutnya,” tutur dia.
Sementara itu, penilaian dalam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 terbagi dua. Pertama, kinerja tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua, kinerja akselerasi pelaksanaan program strategis nasional.
Terkait tata kelola, Muchlis mengatakan, governansi berbicara tentang bagaimana kerja sama antar banyak orang dan banyak sektor. Governansi itu tentu saja melibatkan bagaimana kapabilitas aktornya, bagaimana kelenturan prosesnya. “Dan karena ini pemerintahan tentu saja seberapa jauh kehadiran pemerintahan memiliki manfaat bagi rakyatnya.”
Dan itu, lanjut dia, akan dapat dilihat dari kemanfaatan pendapatannya atau dalam data yang lebih konvensional seperti tingkat kemiskinan, pengangguran yang ada, dan lainnya. “Kita akan lihat apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah itu berdasarkan seberapa jauhkah kesejahteraan masyarakat itu telah dapat diwujudkan pada level tertentu, dan bagaimana birokrasi menjadi lebih efisien dan efektif.”
Dari sisi Program Strategis Nasional (PSN) tidak lepas dari peran pemerintahan pusat. “Itu mencerminkan bagaimana pusat ini memberikan perhatian terhadap hal-hal tertentu dan itu mesti didukung oleh semua komponen dari pemerintah daerah. Dalam struktur perencanaan pembangunan jelas bahwa kebijakan daerah itu adalah turunan dari kebijakan nasional, bahkan elaborasinya disesuaikan dengan kondisi setempat.”
Dewan Pengarah Penilaian lainnya, Arif Zulkifli mengatakan, cukup berhati-hati dalam memberikan penilaian dari sisi tata kelola. Indeks-indeks yang ada digabungkan dari beberapa data sekunder yang ada. “Kami juga melihat dari sisi pemerintahan, apakah ada kasus-kasus yang bisa mengganggu hasil penilaian yang kita punya, misalnya dalam pemerintahan daerah terdapat kasus korupsi, kasus penyelewengan tata kelola, kalau itu ditemukan maka kami tidak ragu-ragu untuk men-drop dan mengganti dengan kandidat berikutnya.”
Sementara itu terkait penilaian PSN, karena itu merupakan mandat dari pemerintahan yang baru maka kementerian dan lembaga memberikan perhatian khusus termasuk menyediakan data-data alat ukurnya. “Dalam konteks PSN jadi lebih mudah buat kami untuk menilainya.”
Lelaki yang kerap disapa Azul itu mengatakan, hal yang menarik dari penjurian kali ini adalah tim lapangan, tim statistik berjibaku menghadapi data-data yang begitu banyak yang diperoleh dari tiga kementerian/lembaga yaitu Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Dalam Negeri. “Data-datanya itu berjibun, mengkompilasi itu semua tidak gampang. Kami melakukan paling tidak dua kali rapat atau lebih dengan Dewan Pengarah Penilaian, juri, berserta seluruh tim untuk melihat beberapa tantangan-tantangan, penyesuaian-penyesuaian. Jadi menurut saya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ini lebih challenging.”
Terkait para pemenang, CEO Tempo Media Group ini mengatakan, akan terdapat perubahan yang dinamis terhadap pemerintahan-pemerintahan daerah yang mendapatkan anugerah. “Cukup dinamis, ada yang lama terpilih kembali karena kinerja mereka dapat dipertahankan. Tetapi muncul juga nama-nama baru yang kalau kita lihat mereka dipimpin oleh kepala daerah-kepala daerah hasil Pilkada Serentak. Satu tahun Pilkada Serentak saya kira sudah bisa menunjukkan tanda-tanda perbaikan atau penurunan di sana-sini, cukup signifikan setahun ini.”
Azul kemudian mengatakan, bagi pemerintahan daerah yang terpilih maka bisa menjadikan anugerah ini untuk dijadikan cermin, melihat apa yang mereka lakukan setahun terakhir dan kelanjutan atas pemerintahan daerah sebelumnya. Dengan demikian, tahun-tahun berikutnya mereka bisa bergerak lebih mudah karena sudah ada path-nya.
Azul berharap, Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah ini bisa terus dilanjutkan pada tahun-tahun yang akan datang. Anugerah ini menurut Azul sangat penting, tidak sekadar men-encourage mereka-mereka yang menang tapi juga men-discourage mereka-mereka yang belum menang. “Agar ‘nantangin’ mereka untuk bekerja lebih keras.”
Windhiarso Ponco Adi Putranto, Direktur Statistik Harga BPS, berterima kasih karena data-data statistik dari BPS dipakai sebagai ukuran kinerja pembangunan pemerintahan daerah. “Artinya kepercayaan media, termasuk Tempo, maupun kementerian/lembaga seperti Kementerian Dalam Negeri terhadap data yang dihasilkan oleh BPS semakin baik.”
Menurut dia, semua itu tinggal diuji apakah status yang dihasilkan itu benar-benar menggambarkan kinerja pemerintahan daerah. “Nah, kalau bicara mengenai hasil, ini ukuran pembangunannya berupa outcome. Misalkan dari sisi rumah tangga, dari sisi masyarakat, kesehatannya meningkat atau enggak, itu kan kita ukur.” Sementara yang bisa melihat dan merasakan langsung menurut dia adalah masyarakat sekitar. Semakin bagus tata kelola pemerintahan daerahnya maka semakin baik dan sejahtera masyarakatnya.
Windhi pun berharap Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah ini dapat men-trigger pemerintahan daerah untuk terus memberikan kinerja terbaiknya. “Enggak cuma sekedar mengejar, mengharapkan, mendapatkan penghargaan, tetapi tentu untuk masyarakat. Penghargaan ini kan sekadar bonus.”
Salah satu Tim Perumus dari Pusat Data Analisis Tempo (PDAT), Anisa Tri Okweningtyas, mengatakan, keterlibatan Kementerian Lingkungan Hidup membuat apresiasi ini direncanakan akan diraih 72 pemenang. Lalu karena data yang dibutuhkan baru tersedia pada akhir tahun maka diputuskan menjadi 63 pemenang.
Saat diskusi berlangsung terjadi perubahan indikator, dimana indikator rumah layak huni atau sanitasi layak sudah tidak digunakan, tetapi akan digunakan indikator Proklim. “Tetapi data Proklim 2025 ternyata setelah dikonfirmasi belum dirilis, tidak memungkinkan untuk menggunakan kategori tersebut. Sehingga jumlah kategori akhir terdapat delapan, terdiri dari satu tata kelola dan tujuh akselerasi, dengan jumlah total pemenang sebanyak 57,” kata dia.
Tim perumus lainnya dari PDAT, Khairul Anam mengatakan, proses penilaian berjalan dengan lancar. Tinggal melihat acara puncaknya yakni malam penganugerahan bagi pemerintahan daerah. Direncanakan pengumuman para pemenang ini diselenggarakan pada Kamis, 27 November 2025 di Jakarta dan dihadiri Menteri Dalam Negeri, Muhamad Tito Karnavian.
“Semoga nanti dengan awarding atau penghargaan yang kita berikan ini, memacu bagi pemerintah daerah yang belum dapat untuk memperbaiki kinerjanya, sekaligus memacu pemerintah daerah yang dapat untuk meningkatkan kinerjanya.”