INFO NASIONAL – Gubernur Maluku Utara Sherly Laos terkesiap ketika mendengar pertanyaan dari seorang siswa. “Kenapa tidak ada obat di Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)? Bahkan minyak kayu putih saja tidak ada,” kata siswa SMA di Maluku Utara. Mendengar itu, dia langsung mengecek ketersediaan obat di sekolah tersebut. Dan ternyata, tidak ada obat sama sekali. Dari pertanyaan itu, Sherly memahami kalau para siswa di Maluku Utara kini sudah menyadari bahwa mereka punya hak sebagai pelajar.
“Kemudian saya menyampaikan kepada mereka bahwa ada Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dengan angka tertentu. Masak tak bisa membeli obat standard UKS?” kata Sherly di kediamannya di Jakarta, pada Senin, 29 September 2025. Bagi perempuan kelahiran Ambon, 12 Agustus 1982, ini, pendidikan di Maluku Utara masih jauh tertinggal dari daerah lain.
Itu sebabnya, dia bertekad mendongkrak pembangunan pendidikan melalui dua jalan, yakni membuka akses seluas-luasnya dan mendorong mutu pendidikan. Strategi yang diterapkan, antara lain membebaskan biaya sekolah, memberikan beasiswa, meningkatkan kualitas guru, membenahi sarana dan prasarana sekolah, hingga menghadirkan digitalisasi pendidikan sesuai perkembangan zaman. “Yang terpenting adalah berani memulai dan terus bergerak,” katanya.
Bagaimana Anda melihat kondisi pendidikan di Maluku Utara saat ini?
Pendidikan di Maluku Utara itu sangat textbook. Kurang inovatif menurut saya. Yang menjadi persoalan adalah meningkatkan kualitas yang membutuhkan waktu dan komitmen. Jadi kualitas memang belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal itu terlihat dari Skor Pelayanan Minimal (SPM) di angka 48 dari angka rata-rata nasional 70.
Lantas apa visi dan misi Anda untuk pendidikan di Maluku Utara?
Pertama, pendidikan terjangkau dengan menggratiskan biaya sekolah. Kedua, pendidikan berkualitas. Ketiga, memastikan anak-anak di pulau dengan anak-anak di kota mendapatkan akses pendidikan dengan kualitas yang sama. Sehingga mereka semua mendapat ruang belajar dan ruang bertumbuh yang sama.
Dengan akses pendidikan yang merata, anak-anak bisa menjadi generasi yang cerdas sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi dan sosial untuk keluarganya. Memang hasilnya bertahap dan tidak bisa dicapai dalam satu sampai dua tahun ke depan bertahap. Namun yang terpenting adalah berani memulai dan terus bergerak.
Kami menggratiskan uang komite Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri. Itu mulai dilakukan pada Maret 2025. Selanjutnya kami menggratiskan sekolah swasta dan sekolah keagamaan pada tahun ajaran baru.
Saat ini, seluruh satuan pendidikan di Maluku Utara, mulai dari SMA, SMK, SLB negeri maupun swasta hingga madrasah, tidak lagi memungut iuran komite dari siswa. Seluruh biaya tersebut ditanggung pemerintah daerah melalui program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOSDA) sebagai bentuk komitmen untuk meringankan beban orang tua sekaligus meningkatkan akses pendidikan bagi semua kalangan.
Selain itu, ada program beasiswa untuk 1.000 mahasiswa di 27 perguruan tinggi di Maluku Utara. Mereka memperoleh beasiswa lewat jalur prestasi maupun jalur desil 1, 2, 3, dan 4. Kami juga mendorong program vokasi bekerja sama dengan bidang terkait agar lulusannya memiliki sertifikat keahlian tertentu, sehingga bisa langsung terserap oleh industri.
Bagaimana Pemerintah Provinsi Maluku Utara menghubungkan antara pendidikan dengan kebutuhan industri?
Saat ini sudah ada sekolah vokasi, tetapi mungkin kualitasnya belum sesuai harapan. Karena itu, kami sedang memetakan kompetensi di setiap sekolah vokasi. Kami juga menjalin komunikasi ke pihak industri untuk berpartisipasi. Semua masih dalam proses diskusi dan penjajakan.
Contohnya, sektor pertambangan di daerah lebih banyak membutuhkan tenaga operator alat berat. Sementara lulusan SMK baru berusia 17–18 tahun dan masih terlalu dini untuk langsung masuk ke industri tersebut.
Apa tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan pendidikan di Maluku Utara?
Tantangan terbesar saat ini ada pada kemampuan guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan anak didiknya. Perbedaan generasi kerap menciptakan jarak, baik dari sisi prioritas, pola pikir, maupun cara belajar, sehingga proses belajar-mengajar menjadi kurang optimal. Hal ini tentu perlu diatasi agar guru mampu memahami dinamika perubahan zaman, sekaligus menjembatani kebutuhan peserta didik yang terus berkembang.
Sebagai langkah konkret, kami telah menggunakan perangkat dari kementerian untuk melakukan uji kompetensi terhadap seluruh guru. Proses ini sedang berjalan dan ditargetkan rampung pada November 2025. Saat ini, para guru tengah mengikuti uji kompetensi tersebut, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas mereka supaya mampu memberikan pembelajaran yang relevan, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan peserta didik.
Inovasi apa lagi yang akan dibuat di sektor pendidikan di Maluku Utara?
Pemerintah berencana mendirikan sekolah unggulan, khusus untuk mempersiapkan anak-anak yang ingin masuk Akademi Militer (Akmil) maupun Akademi Kepolisian (Akpol). Langkah ini diambil karena selama ini banyak yang gagal dalam seleksi, baik dari aspek fisik, Intelligence Quotient (IQ), tes psikologi, maupun kedisiplinan. Perlu pembinaan lebih matang sejak tiga tahun sebelum pendaftaran.
Apa harapan Anda terhadap masa depan pendidikan di Maluku Utara?
Harapannya SPM di Maluku Utara minimal sesuai standard nasional di angka 70. Lulusan SMA di Maluku Utara banyak yang mendapatkan beasiswa di universitas yang bagus di Indonesia atau yang lulus SMK bisa mendapatkan pekerjaan di industri yang ada di Maluku Utara. Keberhasilan sektor pendidikan adalah kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh SMA, SMK, maupun universitas dapat terserap industri. Kemampuan mereka sesuai dengan kebutuhan industri.
Apa pesan Anda untuk anak-anak Maluku Utara?
Harus proaktif. Anak-anak harus mulai memanfaatkan teknologi sehingga dapat meningkatkan kemampuan secara autodidak. Banyak hal sekarang yang bisa dipelajari lewat internet dengan gratis. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan satu daerah tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tetapi untuk menaikkan kapasitas masing-masing anak secara mandiri, itu bisa dilakukan oleh anak itu sendiri, saat ini juga, asalkan ada kemauan. Kita sebagai pemerintah hanya menjadi fasilitator untuk kepentingan banyak orang. Sedangkan waktu tidak bisa menunggu, waktu itu berjalan.
Tempat, tanggal lahir: Ambon, Maluku, 12 Agustus 1982
Pendidikan:
- S1 Universitas Petra, Surabaya
- S2 Universitas Inholland, Belanda
Karier:
- Ketua TP PKK Kabupaten Morotai (2017-2022)
- Pimpinan Yayasan Bela Peduli
- Gubernur Maluku Utara periode 2025-2030
Ilustrasi. Dok. Pemprov Maluku Utara
