PENANGANAN bencana ekologis banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada penghujung November 2025 lalu masih berlanjut. Hingga kini, ketiga provinsi di Pulau Sumatera itu belum pulih.
Jumlah korban tewas terus bertambah dari hari ke hari. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui angka korban banjir dan longsor besar yang terjadi di tiga wilayah itu.
Okumaya devam etmek için aşağı kaydırın
Data Korban Bencana Sumatera per 3 Desember 2025: 770 Meninggal, 463 Masih Hilang
[–>
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan, proses verifikasi dan validasi data korban kini telah diperketat menyusul temuan perbedaan laporan di dashboard daring.
Pilihan Editor: Beragam Kendala dan Hambatan Menangani Banjir Sumatera
[–>
“Secara total korban meninggal yang sudah tervalidasi dan terverifikasi itu 770 jiwa, dan korban hilang yang mash dalam pencarian 463 jiwa,” ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers secara daring, Rabu, 3 Desember 2025.
BNPB merinci, di Provinsi Aceh jumlah korban meninggal berjumlah 277 jiwa, sementara 193 orang mash dinyatakan hilang. Di Sumatera Utara, 299 orang telah ditemukan meninggal dan 159 orang mash hilang. Adapun di Sumatera Barat, tercatat 194 orang tewas dan 111 orang belum ditemukan.
Abdul Muhari menekankan, angka terbaru ini sudah melalui koreksi dari laporan-laporan yang masuk secara online. BNPB juga tengah bekerja bersama Kodam Iskandar Muda, Kodam Aceh, dan Lanud Sultan Iskandar Muda untuk memastikan pencarian korban berlangsung optimal. Seluruh operasi pencarian, penyelamatan, dan penanganan darurat masih dipusatkan di tiga provinsi yang menjadi episentrum bencana dengan fokus situasi terkini di Aceh.
290 Jenazah Korban Banjir dan Longsor di Sumatera Utara Teridentifikasi
Kepolisian unit Disaster Victim Identification (DVI) mengidentifikasi 290 jenazah korban banjir dan longsor di Sumatera Utara. Seluruh korban tewas yang bisa teridentifikasi hingga 2 Desember 2025 dilakukan DVI menggunakan data sekunder seperti ciri fisik, sidik jari, maupun properti yang melekat, karena mayoritas jenazah masih dalam kondisi relatif utuh pada fase awal.
Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan Komisaris Besar dokter Taufik Ismail mengatakan, 30 personel gabungan DVI Polda Sumut dan DVI Mabes Polri melakukan operasi DVI di 12 kabupaten/kota wilayah Polda Sumut yang terkena bencana banjir dan longsor.
Namun, Taufik Ismail mengungkapkan, terdapat 122 korban yang tercatat hilang, dan banyak di antaranya diperkirakan sudah mulai membusuk.
“Ini mungkin seminggu ke depan akan lebih sulit untuk identifikasi karena jenazah yang masih tertimbun mengalami pembusukan. Kami menyiapkan langkah identifikasi menggunakan data primer, yaitu sampel deoxyribonucleic acid atau DNA,” kata Taufik pada Rabu, 3 Desember 2025.
Jika jenazah tidak teridentifikasi dan karena keterbatasan tempat penyimpanan jenazah, Taufik mengatakan, DVI akan mengusulkan pemakaman dengan penandaan khusus. “Jika di kemudian hari ada kecocokan DNA, kami bisa menunjukkan lokasi pemakaman kepada keluarga,” kata dia.
Pemerintah Telusuri Penyebab Banjir Sumatera Akibat Kerusakan Lingkungan
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) sedang menelusuri penyebab terjadinya bencana banjir dan longsor di beberapa daerah di Sumatera. Ia mengklaim Satgas itu akan menelusuri secara serius mengenai dugaan kerusakan lingkungan yang memperparah bencana tersebut.
“Selain faktor cuaca ekstrem, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Ini terus ditelusuri serius,” kata Teddy di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.
Teddy mengatakan pemerintah fokus mengevaluasi dan menginvestigasi penyebab bencana tersebut. Pemerintah juga terus berkonsentrasi untuk mengevakuasi dan menangani warga yang terdampak bencana. “Seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah mengevaluasi dan menginvestigasi secara menyeluruh terkait bencana ini,” kata dia.
Pada kesempatan sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Pratikno mengatakan Satgas PKH sudah turun tangan menyelidiki kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Sumatera. “Saat ini Satgas PKH sudah turun tangan menelusuri gelondongan kayu,” kata Pratikno.
Penjelasan keduanya sejalan dengan pernyataan Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Listyo mengatakan tim gabungan Polri dan Kementerian Kehutanan akan menyelidiki temuan gelondongan kayu yang tersapu arus bah di Sumatera. Kedua lembaga akan membahas proses penyelidikan itu pada Kamis, 4 Desember 2025.
Bantuan untuk Banjir Sumatera Mencapai Rp 25 Miliar dalam Sepekan
Pada Selasa, 2 Desember 2025, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera sudah menghabiskan dana sekitar Rp 25 miliar dalam sepekan. Angka tersebut meliputi biaya evakuasi korban hingga bantuan logistik masyarakat yang terimbas hingga hari ketujuh pada 2 Desember.
“Ada lebih 509 tenaga tanggap darurat bencana yang membantu evakuasi maupun di dapur. Nilainya itu sudah hampir mencapai Rp 25 miliar secara keseluruhan,” kata dia di Kementerian Sosial, Jakarta, pada Selasa.
Belum ada nilai pasti berapa besar kebutuhan anggaran penanganan bencana di Sumatera. Namun, pemerintah bersiap merogoh kocek dalam-dalam untuk menangani kondisi korban saat ini, sekaligus untuk memulihkan kawasan yang terkena dampak bencana. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menambah BNPB jika dibutuhkan.
Menurut dia, ada dana Rp 500 miliar yang bisa diberikan kepada BNPB. Pengucuran anggaran negara tidak hanya ditujukan untuk tanggap darurat, tapi juga untuk fase rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan kehidupan warga terdampak.
Keluarga Korban Tewas Bencana Sumatera akan Dapat Santunan Rp 15 juta
Adapun, Menteri Saifullah Yusuf menyatakan pemerintah akan memberikan santunan kepada seluruh korban bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera. Ia mengatakan keluarga dari korban tewas akan mendapatkan santunan Rp 15 juta. Sedangkan santunan bagi korban luka berat sebesar Rp 5 juta per orang.
“Ini adalah bentuk tapi asih untuk meringankan beban dan menguatkan kebersamaan kita di tengah-tengah bencana,” kata Saifullah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Selasa, 2 Desember 2025.
Di samping itu, Saifullah juga menjanjikan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan bekerja sama menyediakan hunian tetap bagi korban terdampak banjir yang kehilangan tempat tinggal. Namun, penyediaan hunian tetap itu akan dikaji setelah tahap evakuasi dan masa tanggap darurat bencana selesai.
Dapur MBG di Aceh, Sumut, dan Sumbar Dipakai Layani Korban Bencana
Badan Gizi Nasional memastikan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dialihkan sementara menjadi dapur darurat bagi pengungsi banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan, pelayanan makanan bagi warga terdampak bencana menggunakan anggaran reguler Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan skema anggaran khusus kebencanaan. “Anggarannya anggaran normal,” kata Dadan saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Desember 2025.
Menurut Dadan, pemerintah mengaktifkan dapur penyedia MBG yang telah ada di wilayah bencana untuk memenuhi kebutuhan makan para penyintas, terutama anak-anak sekolah yang juga menjadi korban. Ketika sekolah diliburkan akibat bencana, akunnya tetap memiliki dana MBG yang bisa dipakai untuk suplai makanan di lokasi pengungsian.