IRENE Sokoy, seorang warga Kampung Hobong, Sentani, Jayapura, Papua sedang hamil tua saat meninggal pada Senin, 17 November 2025. Irene meninggal bersama bayi dalam kandungannya setelah diduga tidak mendapat layanan medis dari empat rumah sakit berbeda.
Pilihan Editor: Cara Baru Menekan Defisit BPJS Kesehatan
Okumaya devam etmek için aşağı kaydırın
Empat rumah sakit di Provinsi Papua yang disebut telah menolak ibu hamil itu adalah Rumah Sakit Umum Daerah Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara. Pada Ahad sore, 16 November 2025, Irene dibawa keluarga ke RSUD Yowari untuk bersiap melahirkan.
[–>
Di sana, dokter menyarankan tindakan operasi dan merujuk pasien ke RS Dian Harapan, RSUD Abepura, hingga RS Bhayangkara. Namun Irene tak kunjung mendapat penanganan hingga dirujuk kembali ke RSUD Jayapura.
Dalam perjalanan menuju RSUD Jayapura, pasien mengalami kejang sehingga ambulans kembali ke RS Bhayangkara. Setibanya di RS Bhayangkara, upaya resusitasi (CPR) dilakukan, namun nyawa pasien dan bayinya tidak tertolong.
[–>
Para politikus, dari Presiden Prabowo Subianto hingga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, merespons kasus kematian Irene. Berikut kata mereka:
Gubernur Papua Minta Maaf
Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri, menyampaikan permohonan maaf atas kematian Irene. Dia menyebut kematian Irene dan bayinya sebagai bukti nyata buruknya pelayanan kesehatan di Papua.
“Saya selaku pribadi dan Gubernur menyampaikan berbelasungkawa dan turut berduka yang mendalam atas kejadian kebodohan dari kami,” ucap Fakhiri melalui akun Instagram resmi @matius_fakhiri, Senin, 24 November 2025.
Fakhiri menyayangkan masih ada rumah sakit yang lebih sibuk dengan prosedur administrasi daripada menyelamatkan manusia. Dia menegaskan praktik seperti itu harus dihentikan.
Ia pun menyatakan bakal mengevaluasi total seluruh rumah sakit di bawah pemerintahan Provinsi Papua. Tak hanya itu, dia meminta pergantian direktur rumah sakit yang lalai dan tidak mampu memberikan pelayanan.
Prabowo Perintahkan Audit Layanan Kesehatan di Papua
Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk segera melakukan perbaikan dan audit terhadap pelayanan kesehatan di Jayapura, Papua, setelah peristiwa kematian Irene.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sudah mengambil langkah atas kejadian tersebut dengan meminta Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri menemui keluarga mendiang Irene Sokoy.
Selain itu, dia juga akan melakukan audit internal untuk identifikasi masalah. “Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik Provinsi, Kabupaten, dan juga yang swasta,” kata Tito setelah rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, 24 November 2025.
“Tadi pesan dari Pak Presiden jangan sampai terulang lagi hal yang sama. Segera lakukan audit untuk mengetahui pokok masalahnya dan lakukan perbaikan. Apakah fasilitasnya atau tata kelolanya, ataukah orangnya, ataukah aturannya,” ujar Tito. “Ini yang kami tunggu nanti, malam ini semuanya berangkat ke sana.”
Ketua DPR: Jangan Sampai Terjadi Lagi
Ketua DPR Puan Maharani meminta Komisi IX DPR untuk mengevaluasi pelaksanaan penanganan kesehatan di wilayah 3T atau daerah yang tergolong dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pernyataan ini merespons kejadian ibu hamil meninggal bersama anak dalam kandungannya diduga karena ditolak empat rumah sakit di Jayapura, Papua.
“Jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini,” ucap Puan sesuai rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 25 November 2025.
Politikus PDIP ini menegaskan DPR akan meminta Kementerian Kesehatan meninjau proses penanganan kesehatan di rumah sakit. “Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani khususnya di wilayah 3T,” kata Puan.
Kementerian Kesehatan Kirim Tim Investigasi
Kementerian Kesehatan memastikan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait kematian Irene Sokoy. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman menegaskan pemerintah pusat akan mengusut tuntas laporan dugaan penolakan pasien tersebut.
Kementerian akan mengirimkan tim Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan ke Papua untuk menelusuri kasus ini bersama Dinas Kesehatan setempat. “Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pastinya akan ada sanksi tegas yang dikenakan untuk RS yang diduga menolak pasien,” kata Aji ketika dihubungi pada Senin, 24 November 2025.
Aji lantas mengingatkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah berkali-kali menegaskan tak boleh ada rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, yang menolak pasien dalam kondisi darurat. Rumah sakit, ujar Aji, harus bertindak profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien dibanding masalah administrasi.
Polisi Usut Kematian Ibu Hamil yang Ditolak 4 RS di Papua
Kepolisian Daerah Papua akan mengusut kasus kematian Irene Sokoy. Korban meninggal bersama bayi dalam kandungannya karena diduga tidak mendapat layanan medis dari empat rumah sakit berbeda pada Senin dini hari, 17 November 2025.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Komisaris Besar Cahyo Sukarnito menyatakan, pihaknya telah membentuk tim investigasi khusus. “Untuk mengetahui apakah SOP telah dilaksanakan dengan benar atau tidak,” kata Cahyo pada Senin, 24 November 2025.
Tim tersebut juga ditugaskan untuk mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola internal rumah sakit. “Sehingga hal hal seperti ini tidak terjadi lagi,” ujar Cahyo dalam keterangan tertulisnya.