BERAGAM kebijakan dan kontroversi politik terjadi selama pekan ketiga November ini. Beberapa di antaranya ialah dari perlawanan Koalisi sipil atas pengesahan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hingga kemunculan mantan terpidana korupsi e-KTP Setya Novanto dalam pertemuan Partai Golkar.
Selain itu polemik Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal soal ahli gizi, dan keputusan Kementerian Sosial menyalurkan kembali bantuan sosial kepada penerima manfaat yang terlibat judi online, juga menuai perhatian publik.
Okumaya devam etmek için aşağı kaydırın
Berikut rangkuman berita politik periode 17-22 November 2025 yang ramai dibicarakan publik:
[–>
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Anggota Panja RUU KUHAP ke MKD
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melaporkan sejumlah anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Koalisi melaporkan 11 anggota Komisi Hukum tersebut atas dugaan pelanggaran kode etik.
[–>
Sejumlah anggota Komisi Hukum DPR yang diadukan ke MKD di antaranya Ketua Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Habiburokhman; Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi PKB, Mohammad Rano Alfath; dan Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Golkar Sari Yuliati. Sementara anggota lainnya yang dilaporkan adalah Safaruddin, Soedeson Tandra, Muhammad Rahul, Machfud Arifin, Hasbiallah Ilyas, Nasir Djamil, Endang Agustina, dan Hinca Ikara Putra Pandjaitan.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Muhammad Fadhil Alfathan mengatakan, 11 anggota Panitia Kerja Rancangan revisi KUHAP dari unsur DPR dilaporkan karena diduga melanggar kode etik, sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Kode Etik DPR maupun Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). “Sejak proses setidaknya sejak Mei hingga November ini, kami menilai proses pembahasan RUU KUHAP ini tidak sesuai dengan prinsip partisipasi bermakna,” ujar Fadhil melalui sambungan telepon pada Senin, 17 November 2025.
Berita selengkapnya di sini.
Cucun Ahmad Syamsurijal Jelaskan Ucapannya yang Viral di Media Sosial
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan duduk perkara ucapannya yang viral di media sosial. Ucapan Cucun itu menyinggung soal polemik ahli gizi di program makan bergizi gratis atau MBG.
Cucun menjadi sorotan lantaran ucapannya di forum pertemuan bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG di Bandung. Dalam forum itu, seorang ahli gizi mengusulkan kepada DPR dan Badan Gizi Nasional untuk tidak menggunakan istilah ahli gizi jika profesi itu bisa digantikan oleh orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan gizi di suatu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Cucun pun mengatakan bahwa usulan itu bisa ditindaklanjuti dengan menggantikan posisi ahli gizi di SPPG, termasuk yang tergabung dalam organisasi Persatuan Ahli Gizi Indonesia di Persagi. “Ketika nanti rapat di DPR, saya ketok (palu) tidak perlu ahli gizi, tidak perlu Persagi, yang diperlukan satu tenaga mengawasi gizi,” kata Cucun dalam video yang beredar di media sosial.
Cucun melanjutkan, DPR selaku pembentuk undang-undang bisa memutuskan hal tersebut. Menurut dia, kritik yang disampaikan adalah bentuk ego para ahli gizi. “Jangan bicara arogansi dengan saya, semua keputusan Republik ini, saya tinggal pegang Palu selesai,” ujar dia melanjutkan.
Dia meyakini bahwa tenaga pengawas gizi bisa diisi oleh mahasiswa yang baru lulus atau fresh graduate dan dilatih selama tiga bulan oleh Dinas Kesehatan. Sehingga akhirnya mereka lah yang akan menggantikan posisi ahli gizi di dapur MBG.
Baca selengkapnya di sini.
Kemensos Aktifkan Kembali 7.200 Penerima Bansos yang Dicoret karena Judi Online
Kementerian Sosial mengaktifkan kembali bantuan sosial (bansos) untuk 7.200 ribu penerima manfaat yang sempat dicoret karena terlibat judi online atau judol. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai orang-orang ini layak mendapatkan kesempatan kedua.
Menurut dia, mereka berada dalam kondisi mendesak, sehingga sangat membutuhkan bantuan. “Masalahnya benar-benar butuh sekali. Kalau enggak butuh ya kita enggak akan pertimbangkan,” kata Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, di kantor Kementerian Sosial pada Selasa sore, 18 November 2025.
Gus Ipul menjelaskan, sebelumnya memang ada 600 ribu orang yang dicoret dari penerima bansos. Rekening mereka pun diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena terbukti judi online. Dari ratusan ribu yang dicoret itu, sebanyak 200 ribu penerima manfaat mengajukan kembali reaktivasi. dari 200 ribu orang yang mengajukan reaktivasi bantuan tersebut, baru 7.500 di antaranya yang dinilai layak menerima bansos.
Baca selengkapnya di sini.
Setya Novanto Muncul di Acara Golkar, Bahlil: Kan Keluarga Besar Golkar
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi Setya Novanto yang muncul dalam acara peresmian lapangan padel di kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar di Slipi, Jakarta Barat, pada Ahad, 9 November 2025.
“Itu kan keluarga besar Golkar. Jadi biasa saja,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 18 November 2025.
Setya Novanto merupakan mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP. Namun Bahlil menepis ada pembicaraan Setya bakal masuk struktur Golkar setelah kemunculannya di markas partai berlambang pohon beringin itu.
Baca selengkapnya di sini.
Ervana Trikanaputri dan Dian Rahma Fika berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Potensi Kesewenang-wenangan Setelah Revisi KUHAP Disahkan