TEMPO.CO, Jakarta – Beragam peristiwa politik terjadi dalam satu pekan terakhir. Tempo merangkum lima berita nasional yang terjadi pada 28 Juli hingga 3 Agustus 2025. Beberapa berita yang mendapat sorotan pembaca Tempo di antaranya soal pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto untuk Hasto Kristiyanto dan Thomas Trikasih Lembong.
Selain itu, struktur baru kepengurusan Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga diumumkan dalam sepekan belakangan. Berikut rangkuman peristiwa politik dalam satu pekan terakhir:
1. Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk Hasto-Tom Lembong
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengampunan untuk Hasto Kristiyanto dan Thomas Trikasih Lembong yang sedang menghadapi kasus korupsi. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan pemberian abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto pada Kamis, 31 Juli 2025.
Selain memberikan abolisi untuk Tom Lembong, DPR juga menyetujui usulan Kepala Negara memberikan amnesti kepada 1.116 orang. Salah satunya adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. “Pemberian persetujuan tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk Hasto Kristiyanto,” kata Dasco di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.
Pada Juli 2025, Tom Lembong dan Hasto mendapat vonis penjara dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Tom Lembong adalah mantan menteri perdagangan yang mendapat vonis 4,5 tahun dalam kasus korupsi impor gula. Sementara Hasto mendapat vonis 3,5 tahun untuk kasus suap yang melibatkan buronan Harun Masiku. Keduanya bebas dari tahanan pada 1 Agustus 2025.
Baca selengkapnya di sini.
2. Gerindra Umumkan Sekretaris Jenderal Muzani Diganti Sugiono
Politikus senior Gerindra Ahmad Muzani menyerahkan jabatan Sekretaris Jenderal Gerindra kepada Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Sugiono. Lewat unggahan akun Instagram miliknya, @ahmadmuzani2, Muzani mengunggah momen penyerahan jabatan ini di kediaman Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 1 Agustus 2025.
“Ketua Umum/Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat keputusan penunjukkan @sugiono_56 (akun Instagram Sugiono) sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra,” tulis Muzani dalam keterangan foto bersama Sugiono. Muzani telah menjabat sekretaris jenderal Partai Gerindra selama 17 tahun dari berdirinya partai pada 6 Februari 2008 hingga 2025.
Baca selengkapnya di sini.
3. Bimtek PDIP Berubah Jadi Kongres, Kukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum 2025-2030
Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode kepemimpinan 2025-2030. Pengukuhan ini dilakukan dalam Kongres PDIP yang ke-6 yang dihelat secara tertutup hari ini, di Bali Nusa Dua Convention Center, Kuta Selatan, Badung, Bali.
PDIP menggelar kongres ke-6 di Bali pada 1-2 Agustus 2025. Pelaksanaan Kongres VI PDIP ini digelar secara tertutup. Area kongres dijaga dengan ketat.
Pelaksanaan kongres ke-6 PDIP sebelumnya berulang kali diundur. Kongres terakhir digelar pada 2019 di Bali. Dalam siklus organisasi, kongres partai biasanya digelar setiap lima tahun sekali, sehingga pelaksanaan kongres seharusnya sudah dilakukan PDIP pada 2024.
Namun, PDIP mengundur kongres keenamnya karena bersamaan dengan agenda pemilihan umum 2024 dan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Kongres ke-6 partai ini lantas ditunda dan dijadwalkan pada April 2025. Tapi kongres tersebut tak juga terealisasi di April lalu.
Baca selengkapnya di sini.
4. Pengibaran Bendera One Piece Menjelang Agustusan
Pengibaran bendera One Piece menjadi sorotan publik. Menjelang peringatan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus nanti, bendera serial anime asal Jepang tentang bajak laut itu berkibar di rumah hingga kendaraan di berbagai daerah.
Salah seorang warga Kebayoran, Jakarta Selatan, Riki Hidayat, misalnya, mengatakan enggan memasang bendera Merah Putih pada tahun ini. Sejak tiga tahun lalu, pria 31 tahun itu memasang bendera setengah tiang setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI. “Itu tanda berkabung, soalnya pemerintah kita semakin jauh dari asas demokrasi,” ujar Riki saat dihubungi pada Kamis, 31 Juli 2025.
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengatakan ada provokasi dari sebagian kelompok untuk menurunkan muruah bendera perjuangan (Merah Putih) dan mengganti dengan bendera simbol-simbol fiksi tertentu.
Baca selengkapnya di sini.
5. Prabowo Tetapkan 18 Agustus 2025 sebagai Libur Nasional
Pemerintah menetapkan tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-80 RI. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan libur 18 Agustus sebagai hadiah untuk masyarakat.
Alasan pemerintah memberikan libur pada H+1 HUT ke-80 RI agar masyarakat lebih leluasa menggelar perlombaan dan kegiatan merayakan HUT RI ke-80. “Pemerintah akan menjadikan 18 Agustus 2025, satu hari setelah upacara peringatan detik-detik proklamasi, pesta rakyat, karnaval kemerdekaan, hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari yang diliburkan,” kata Juri di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 1 Agustus 2025.
Namun Juri mengatakan hari libur tanggal 18 Agustus hanya berlaku pada tahun ini.
Baca selengkapnya di sini.
