TEMPO.CO, Jakarta – Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai peran oposisi akan selalu ada meski Prabowo Subianto berupaya menyatukan semua blok politik dengan amnesti dan abolisi kepada Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong.
Ubedilah mengatakan abolisi dan amnesti menimbulkan spekulasi bahwa Prabowo mencoba merangkul dua kekuatan politik di luar pemerintahan, yakni Anies Baswedan yang merupakan orang dekat Tom dan Megawati Soekarnoputri yang dekat dengan Hasto. Menurut Ubedilah, ada spekulasi langkah Prabowo itu agar keduanya bergabung dengan pemerintahan atau setidaknya tidak kritis lagi pada pemerintah.
Di saat yang sama, kata Ubedilah, publik menilai tindakan tersebut merupakan cara Prabowo meminimalisir dominasi kelompok Joko Widodo di pemerintahan. Namun ia menepis spekulasi ini karena gaya politik Prabowo itu akomodatif sehingga tidak mungkin menyingkirkan kelompok Jokowi atau blok Solo.
“Prabowo terbaca akan merangkul semuanya. Mungkinkah? Saya cermati itu berat. Sepertinya tidak mungkin tiga blok politik disatukan sekaligus,” kata Ubedilah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 2 Agustus 2025.
Menurut Ubedilah, kemungkinan blok Megawati dan blok Anies Baswedan akan tetap berada di luar pemerintahan, kecuali syarat tertentu dipenuhi Prabowo. Ubedilah meyakini meski blok politik Megawati dan Anies tetap di luar pemerintahan, mereka akan tidak lagi bersikap lebih kritis terhadap pemerintah.
“PDIP, meski tidak di pemerintahan, tetapi anggota DPR-nya akan cenderung dukung pemerintahan,” kata Ubedilah.
Pegiat demokrasi dan antikorupsi ini menilai melunaknya PDIP bukan berarti oposisi hilang. Ia menegaskan oposisi akan selalu hadir ketika kinerja Presiden, DPR, dan lembaga penegak hukum sangat buruk. Menurut dia, peran oposisi akan diambil alih oleh generasi-Z, mahasiswa, kelompok sipil, akademisi dan kelompok yang selama ini tertindas dan terpinggirkan.
“Mereka akan terkonsolidasi dengan baik seiring dengan buruknya performa kekuasaan,” kata Ubedilah. “Jadi akan muncul oposisi alternatif yang lebih terkonsolidasi.”
Spekulasi tentang konsolidasi politik Prabowo menguat setelah Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengunggah foto pertemuannya dengan Megawati Soekarnoputri ke akun Instagram pribadinya. Foto itu diunggah beberapa jam setelah Dasco, yang juga Wakil Ketua DPR RI, mengumumkan amnesti untuk Hasto.
Hasto merupakan kader PDIP yang paling dekat dengan Ketua Umum PDIP itu dan kasusnya ditengarai menjadi alasan Kongres VI partai berlambang banteng itu ditunda.
Dalam pertemuan itu, Dasco tampak bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang merupakan elite Gerindra, sedangkan Megawati didampingi dua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
“Merajut tali kebangsaan dan persaudaraan,” tulis Wakil Ketua DPR RI ini dalam keterangan foto yang diunggah akun Instagram-nya, Kamis, 31 Juli 2025.
Adapun pengumuman pemberian amnesti untuk Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong disampaikan pada Kamis, 31 Juli lalu. Permohonan abolisi diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto lewat surat Presiden Nomor R43/Pres 07.2025 tertanggal 30 Juli 2025. Sedangkan amnesti Hasto diberikan bersama 1.115 terpidana lain.
“Pemberian persetujuan tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk Hasto Kristiyanto,” ujar Dasco saat konferensi pers di Komplek Parlemen, Kamis.
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan alasan pemerintan memberikan amnesti kepada seribuan terpidana itu agar tercipta persatuan. Terlebih lagi, kata dia, Indonesia akan memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 pada 17 Agustus mendatang.
“Pertimbangannya pasti demi kepentingan bangsa dan negara,” ujar Supratman di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.
Istana Kepresidenan pun membeberkan alasan Presiden Prabowo memberikan amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan alasan Prabowo karena menjunjung prinsip persatuan dan gotong royong. Selain itu, pemberian amnesti dan abolisi dalam rangka HUT ke-80 RI.
“Jadi misalkan pemberian abolisi, amnesti, atau juga kebijakan lain yang bisa dimaknai dan bisa menjadi faktor mempererat, mempersatukan, seluruh elemen bangsa akan dilakukan oleh Bapak Presiden,” kata Juri di Istana Kepresidenan, Jakarta, 1 Agustus 2025.
Juri mengatakan alasan mengapa baru memberikan abolisi dan amnesti karena proses hukum Tom dan Hasto baru selesai. Ia juga menepis amnesti dan abolisi sebagai intervensi Prabowo terhadap hukum.
Juri juga menampik abolisi dan amnesti kepada dua terpidana itu upaya tebang pilih kepada koruptor. “Enggak ada intervensi. Presiden menghargai, menghormati sampai proses hukum kemarin,” ujarnya.
Amnesti kepada Hasto dikhawatirkan membuat PDIP goyah dalam beroposisi. Dosen hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan PDIP harus tetap menjaga sikap oposisi meski Sekjen PDIP itu mendapat amnesti.
Menurut Feri, PDIP sadar betul bahwa kasus yang menjerat Hasto sebagai alat sandera politik untuk menarik mereka ke pemerintahan. Ia menekankan PDIP agar tidak mengubah sikap oposisi karena amnesti Hasto.
“Kalau tidak, PDIP terkesan tunduk kepada alat kekuasaan dan tujuan orang melakukan upaya kriminalisasi politik akan bisa dianggap benar karena tujuannya akan tercapai,” kata Feri kepada Tempo, Jumat, 1 Agustus 2025.
Direktur di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas 2017-2023 ini mengatakan, preseden ini berpotensi menimbulkan tradisi buruk dalam berpolitik dan bertatanegara. “Tinggal kriminalisasi kan lawan, hidupkan kasus yang lama, lalu kemudian dia akan berputar arah, mendukung pemerintah dan itu sangat buruk dalam alam demokrasi konstitusional kita,” ujarnya.
Bergabungnya PDIP ke pemerintah setelah amnesti Hasto, ucap Feri, akan memberikan kesan bahwa pemberian amnesti ditangkap semata-mata untuk kepentingan politik dan agenda buruk merusak komposisi demokrasi, terutama membenamkan opisisi.
Sementara itu, dosen ilmu politik Universitas Islam Negeri Jakarta, Adi Prayitno, melihat pemberian amnesti dan abolisi sebagai upaya Prabowo menjaga kondusivitas dan kerja sama semua elemen. Alasan ini juga dilontarkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat mengumumkan amnesti dan abolisi.
“Dari pernyataan ini tersirat bahwa menjaga kondusivitas dan menjaga harmoni jadi argumen mendasar,” kata Adi kepada Tempo, Jumat, 1 Agustus 2025.
Adi mengatakan kasus Tom Lembong dan Hasto menarik perhatian publik karena dinilai kental unsur politiknya daripada unsur hukum. “Kasus ini memantik pembelahan publik cukup ekstrem dan menyerang pemerintah secara terbuka,” ucap Adi.
Tom merupakan pendukung Anies Baswedan, sedangkan Hasto merupakan pendukung Ganjar Prabowo. Keduanya merupakan pesaing Prabowo dalam pemilihan presiden 2024. Adi mengatakan dua tokoh ini mewakili kubu non-pemerintah sehingga membuat Prabowo perlu membendung gejolak dan huru-hara politik tak berkesudahan.
Namun Adi mengatakan pemberian amnesti untuk Hasto bukan sinyal PDIP akan bergabung pemerintahan Prabowo. “Tak sesederhana itu. PDIP kelihatan ingin di luar, tapi dalam praktiknya PDIP dukung penuh Prabowo,” ujarnya.
Adapun dosen komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai tindakan Prabowo itu mengandung pesan politik untuk merangkul semua pihak, termasuk lawan politiknya, demi membangun Indonesia yang lebih baik.
Namun, pria yang diakrab Hensa ini menilai memandang pemberian abolisi dan amnesti menimbulkan risiko untuk Prabowo. Pemberian abolisi dan amnesti kepada dua tokoh yang terjerat kasus korupsi bisa memicu persepsi bahwa Prabowo mengorbankan komitmen pemberantasan korupsi demi kepentingan politik.
“Meskipun abolisi dan amnesti adalah hak prerogatif presiden, kelompok anti-korupsi dan kritis bisa memandang ini sebagai langkah yang melemahkan keadilan,” ujar Hensa dalam keterangan tertulis kepada Tempo, 1 Agustus 2025.
Hensa mengatakan Prabowo perlu memastikan komunikasi publik yang jelas untuk menghindari persepsi negatif ini. Menurut Hensa, jika masyarakat melihat langkah ini sebagai upaya tulus untuk persatuan, Prabowo akan mendapat legitimasi lebih kuat. Sebaliknya, jika publik menganggap ini sebagai manuver politik semata, kepercayaan terhadap pemerintahannya bisa tergerus. “Prabowo sedang main di level tinggi. Dia pakai simbol-simbol politik untuk bicara soal persatuan, tapi kalau publik curiga ini cuma akal-akalan, narasinya bisa jatuh,” kata Hensa.
Novali Panji Nugroho dan Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Opsi-opsi Rekayasa Pemilu dalam UU Pemilihan Umum
